Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini - Hallo sahabat Situs Poker, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini
link : Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini

Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini

Berita Tercepat - Saat ini Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini menjadi berita hangat sekaligus viral didunia maya.

Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini
Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini

Banyak di antara peserta aksi seribu lilin Ahok, di tengah segala kesedihan, kekecewaan, keputusasaannya jadi menyalahkan Jokowi atas apa yang terjadi pada Ahok. Kita marah dan kesal kepada Jokowi karena Ahok divonis penjara 2 tahun, sampai-sampai kita patah arang, ingin golput saja pada Pilpres 2019, dan tidak lagi mendukung Jokowi.

Padahal Jokowi telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara ini, dari ancaman kerusuhan, makar, dan kudeta yang dipersiapkan oleh pihak-pihak yang terganggu kenyamanannya dalam menjarah uang negara, sejak Jokowi memerintah. Ibarat sedang berjalan menjaga keseimbangan badan di atas jembatan titian kayu yang di bawahnya terdapat sungai yang dipenuhi buaya lapar yang sedang mengangakan mulutnya menunggu orang tersebut terjatuh, karena itu Jokowi harus melangkah dengan sangat hati-hati jika tidak ingin terpeleset langkahnya kemudian diterkam oleh lawan-lawan politiknya yang sedang menunggu-nunggu kapan hal itu terjadi.

Maka jika kita tidak sepatutnya menyalahkan Jokowi atas putusan hakim terhadap Ahok, kepada siapakah semestinya kita menumpahkan kekecewaan atas ketidakadilan yang saat ini sedang terjadi? Mari kita ingat-ingat lagi pelajaran Tata Negara yang kita pelajari di sekolah dulu mengenai Trias Politica. Ada tiga macam kekuasaan dalam negara, yang mana masing-masing bidang memiliki kedudukan sejajar, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, dan yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman. Sadarlah kita bahwa Jokowi itu kepala lembaga eksekutif yang kedudukannya setara dengan pimpinan lembaga legilatif dan pimpinan lembaga yudikatif.

Kita berduka lalu kita menuliskan #RIPJustice, tetapi kita salah kaprah dengan kecewa kepada Presiden Jokowi. Sebagai pimpinan lembaga eksekutif, beliau tidak boleh mengintervensi dan mencampuri putusan hakim. Meski pernah ada presiden otoriter yang menguasai semua hal, tetapi tentu saja kita tidak ingin kembali ke era tersebut, bukan?

Maka mari kita ingat bahwa matinya keadilan di Indonesia dengan vonis terhadap Ahok yang telah membuat geger dunia internasional dan mempermalukan hukum di negara ini, merupakan ranah lembaga Yudikatif. Alihkan pandangan kita kepada orang yang berwenang dan bertanggung jawab memimpin lembaga ini, yaitu Ketua Mahkamah Agung.

Dengan sejumlah manuver lanjutan setelah vonis Ahok yaitu menaikkan jabatan hakim-hakim yang memvonis Ahok kemudian menempatkan mereka di daerah-daerah yang sedang menangani kasus hukum dari para lawan Ahok, seperti Bali sedang menangani kasus Munarman FPI, Bandung menangani kasus Rizieq dan Buni Yani. Hal ini tentu semakin membuat kita mengernyitkan dahi, apakah ini merupakan upaya meringankan hukuman atau bahkan membebaskan mereka dari vonis bersalah? Mengingat promosi dan penempatan dari hakim-hakim yang katanya terhormat ini, seperti memang merupakan rencana yang telah terstruktur.

Dengan segala carut-marut dunia peradilan di Indonesia, dengan aneka vonis yang janggal, lucu, dan aneh dari pandangan orang awam yang tidak mengerti hukum sekalipun, karena rasa dan aroma ketidakadilannya yang sangat kentara. Saya rasa Anda tidak perlu sekolah hukum untuk tau bahwa keadilan sedang diinjak-injak, dikoyakkan, dan dinodai.

Baca juga :

Dan sudah menjadi rahasia umum tentang hukum yang tumpul ke suatu pihak tertentu tetapi tajam kepada pihak lainnya, praktik mafia peradilan, perkara sesuai pesanan, dsb. Tentu kita masih ingat dengan beberapa kasus yang sempat menyita perhatian publik, seperti kasus anak mantan ketua partai maupun anak musisi yang hijrah ke dunia politik, yang menabrak orang sampai meninggal tapi tidak ditahan, sedangkan Nenek Minah yang memetik 3 buah kakao di lahan milik perusahaan, malah divonis penjara. Dengan suram dan muramnya wajah peradilan, kita menjadi bertanya-tanya apakah pengadilan merupakan tempat mencari keadilan? Masih dapatkah mengharapkan keadilan di pengadilan?

Karena itu, inilah saatnya kita menuntut Reformasi Peradilan! Jutaan orang dari penjuru Indonesia bahkan dunia berkumpul bukan hanya untuk meminta keadilan bagi kasus Ahok, tetapi juga untuk menuntut dikembalikannya KEADILAN di peradilan Indonesia. Tapi ingat sekali lagi, menuntutnya bukan kepada Presiden Jokowi, melainkan kepada orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas peradilan di Indonesia yaitu pimpinan lembaga yudikatif yang membawahi semua hakim dari setiap tingkatan pengadilan. Maka dari itu sampaikan tuntutan kita kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apa yang dapat beliau lakukan untuk menghidupkan kembali KEADILAN di dalam pengadilan? Kita menuntut upaya bersih-bersih terhadap hakim, terutama terhadap hakim-hakim simpatisan HTI, yang mana HTI telah dibubarkan karena membahayakan negara dan ingin menghancurkan NKRI dengan mengubahnya menjadi khilafah seperti ISIS di Suriah. Juga terhadap hakim-hakim dengan vonis yang nyeleneh yang menodai rasa keadilan.

Kita yang sudah dibukakan matanya akan penyelenggaraan yang bersih dan transparan oleh Ahok, kini menuntut transparansi dalam sistem promosi dan kenaikan pangkat hakim, atas ‘prestasi’ terhadap vonis apakah sebenarnya tiap-tiap hakim mendapatkan promosi kenaikan pangkat tersebut. Seharusnya hanya hakim-hakim yang terbukti berani, jujur, tegas, dan tidak kompromi dalam menegakkan kebenaran dan keadilanlah yang berhak mendapatkan promosi kenaikan pangkat.

Jika Ahok mampu melakukan reformasi birokrasi di jajaran pegawai DKI dari birokrasi yang selama ini terkenal bertele-tele, melelahkan, dan ujung-ujungnya harus ada salam tempel agar dokumen yang sedang diurus bisa selesai, tentu Ketua MA yang terhormat juga mampu melakukannya. Ahok telah mengubah wajah PNS DKI yang selama ini dicap masyarakat bahwa PNS itu kebanyakan malas, mangkir, tidak disiplin, dan selalu mempersulit masyarakat, menjadi wajah-wajah pelayan masyarakat yang benar-benar peduli dan melayani dengan hati.

Ahok telah membuktikan bahwa reformasi terhadap jajarannya dengan menyikat habis oknum-oknum nakal dan merekrut pegawai berintegritas adalah hal yang mungkin dilakukan. Kita menuntut Ketua Mahkamah Agung yang kedudukannya jauh lebih tinggi dan jabatannya jauh lebih terhormat daripada Ahok, untuk juga melakukan Reformasi besar-besaran pada lembaga yudikatif dan jajaran hakim yang dibawahinya.

Maka dari itu, ayo rapatkan barisan, bulatkan tekad, satukan suara, tujukan tuntutan menegakkan kembali KEADILAN di bumi pertiwi, kepada pimpinan tertinggi pemegang kekuasaan Yudikatif di negeri ini.

Begitulah kura-kura Seword, biar sewotnya ngak salah alamat.

Salam GoldenQQ

Toko Online Shop Terpercaya

Sumber : Liputan6.com

Baca juga :

Semoga bermanfaat , Berita Tercepat

Demikianlah Artikel Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini

Sekianlah artikel Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Aksi Seribu Lilin Ahok Haruslah kepada Beliau Ini dengan alamat link https://situspoker11.blogspot.com/2017/05/aksi-seribu-lilin-ahok-haruslah-kepada.html

Cari Blog Ini

Situs Poker